Berita

Publikasi - Berita


Kembali ke Beranda
kemendikdasmen-latih-guru-sd-mengajar-bahasa-inggris-demi-wujudkan-pembelajaran-bermutu

Riskiastri Prambandari Rachmawati, S.I.Kom., M.A.

Kemendikdasmen Latih Guru SD Mengajar Bahasa Inggris demi Wujudkan Pembelajaran Bermutu

Siaran PersKementerian Pendidikan Dasar dan MenengahNomor: 377/sipers/A6/V/2026Bandung, Jawa Barat, 9 Mei 2026 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan program Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar Mengajar Bahasa Inggris (PKGSD-MBI) yaitu pelatihan bagi guru SD dalam mengajar Bahasa Inggris di Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Jawa Barat, Jumat (8/5). Peluncuran ini menjadi tanda arah baru transformasi pendidikan Indonesia menjelang penerapan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran (Mapel) wajib di tingkat Sekolah Dasar mulai tahun ajaran baru 2027/2028.Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat menyampaikan program peningkatan kapasitas ini merupakan respons atas masih rendahnya peringkat Indonesia dalam Indeks Kecakapan Bahasa Inggris global.  Berdasarkan hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh Education First EPI (English Proficiency Index, 2024), Indonesia menempati ranking 80 dari 116 negara di dunia, dan ranking 12 dari 23 negara di Asia.“Saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran yang diajarkan karena tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa kalau hanya berhenti sebagai pelajaran tapi harus betul-betul sebagai alat untuk berkomunikasi,” ungkapnya.Wamen Atip juga memberikan penguatan kepada para guru peserta pelatihan agar mulai menggunakan Bahasa Inggris saat memberikan pembelajaran Bahasa Inggris agar para murid menjadi terbiasa. Ia juga optimis bahwa pelatihan ini mampu meningkatkan kecakapan guru Indonesia dalam memberikan pembelajaran berbahasa Inggris di kelas. “Belajar Bahasa Inggris di SD jangan berhenti sebagai pelajaran. Oleh karena itu, berdialoglah dalam Bahasa Inggris saat menyampaikan pelajaran dan jangan takut untuk belajar Bahasa Inggris,” ungkapnya.   Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, mengungkapkan bahwa program PKGSD-MBI merupakan sebuah upaya akselerasi dalam meningkatkan kemahiran murid dalam berbahasa Inggris. Program pelatihan PKGSD-MBI didesain dengan pendekatan baru sehingga para peserta akan menjalani pelatihan dengan mudah dan menyenangkan. “Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi dan 177 Kabupaten/Kota dipastikan berpartisipasi dalam pelatihan tahap pertama ini. Jawa Barat merupakan provinsi dengan peserta terbanyak, dengan total peserta 609. Provinsi lain dengan jumlah peserta terbanyak adalah Jawa Tengah dengan 588 peserta, Jawa Timur 383 peserta, Riau 321 peserta, dan 278 peserta di Sulawesi Selatan,” tambah Nunuk.Dirjen Nunuk juga menjelaskan bahwa dengan target 90.447 guru, maka pelatihan akan dilakukan secara bertahap setiap tahun. Tahun 2026, kami menargetkan untuk melatih 10.000 peserta, tahun 2027 sebanyak 30.000 peserta, tahun 2028 30.000 peserta, dan di 2029 sebanyak 20.447. Dengan skema ini, kebutuhan guru yang mengajar bahasa Inggris di SD akan tuntas dilatih di tahun 2029. Guru peserta PKG SD MBI asal Kabupaten Biak, Papua, Ima, mengaku program pelatihan tersebut membantunya membangun kepercayaan diri untuk mulai mengajar bahasa Inggris di sekolah dasar meski bukan berlatar belakang guru bahasa Inggris. Selama mengikuti pelatihan daring hingga in-service training, ia merasa mendapatkan kesempatan baru untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan mengajar demi mendukung pembelajaran siswa di daerahnya.“Saya awalnya takut, malu, dan tidak berani karena saya bukan guru bahasa Inggris dan saya adalah guru PGSD. Namun lewat program ini saya bersyukur boleh mendapatkan kesempatan belajar lagi dan saya ingin menunjukkan kepada peserta didik saya bahwa bahasa Inggris tidak susah, bahasa Inggris is easy," ungkapnya.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Eka Ganjar Kurniawan, mengatakan bahwa program ini sangat positif terutama di era pendidikan abad 21. Dalam mendukung program ini, Pemerintah Kabupaten Sumedang akan meningkatkan kompetensi guru kelas yang sudah ada dengan melakukan pelatihan secara mandiri.“Dasar pendidikan bahasa Inggris sangat dibutuhkan agar murid mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif, baik itu di dalam maupun di luar negeri,” ujar Eka.Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Nana Suyatna memandang dalam menghadapi tantangannya global, maka murid harus mengerti dan memahami bahasa Inggris. Ia juga menambahkan agar guru peserta pelatihan dapat memaksimalkan Komunitas Kelompok Belajar untuk dapat berbagi materi dengan guru lainnya.Heni Mariana, guru SD Negeri Sukahaji, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta mengatakan bahwa pelatihan yang didapatkan dalam program PKGSD-MBI semakin membuatnya lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran bahasa Inggris kepada murid di kelasnya. "Kami dilatih dalam kemampuan pedagogik dengan memberikan materi mengenai kehidupan sehari-hari anak. Kami juga diajarkan memanfaatkan peralatan audio visual agar pembelajaran lebih menarik,” jelasnya. Luthfi Saadil Malik, guru SD Negeri Lembur Awi 01, Kabupaten Bandung mengatakan bahwa pada awalnya ia sedikit ragu untuk mengikuti pelatihan karena tidak mempunyai latar belakang pendidikan bahasa Inggris. Ia berpendapat bahwa sebagai seorang pendidik, kita harus mau belajar untuk terus bertumbuh. “Belajar bahasa akan menyenangkan asal ada kemauan. Jangan takut di awal, sepanjang mau belajar pasti bisa,” ujar Luthfi.Sebagai upaya pemerataan, guru SD yang belum tergabung dalam pelatihan, nantinya dapat belajar secara mandiri. Guru-guru SD dapat mengakses materi pelatihan melalui LMS dan modul melalui fitur Pembelajaran Mandiri di Rumah Pendidikan. serta pendampingan dari Fasda di UPT GTK Kemendikdasmen. Program PKGSD MBI adalah wujud komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar demi terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua. Biro Komunikasi dan Hubungan MasyarakatSekretariat JenderalKementerian Pendidikan Dasar dan MenengahLaman: kemendikdasmen.go.idX: x.com/KemdikdasmenInstagram: instagram.com/kemendikdasmenFacebook:  facebook.com/kemendikdasmenYouTube: KEMDIKDASMENPertanyaan dan Pengaduan: ult.kemendikdasmen.go.idSiaran Pers Kemendikdasmen: kemendikdasmen.go.id/pencarian/siaran-pers#PendidikanBermutuuntukSemua#KemendikdasmenRamah

guru-non-asn-tetap-bisa-mengajar-se-mendikdasmen-nomor-7-tahun-2026-beri-kepastian-bagi-pemerintah-daerah

Riskiastri Prambandari Rachmawati, S.I.Kom., M.A.

Guru Non-ASN Tetap Bisa Mengajar, SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 Beri Kepastian bagi Pemerintah Daerah

Siaran PersKementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 376/sipers/A6/V/2026Bandung, Jawa Barat, 9 Mei 2026 — Terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penugasan Guru Non Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Tahun 2026 menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian bagi guru non-ASN yang masih mengajar di sekolah negeri. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa surat edaran ini menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk dapat memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum Desember 2024.Dirjen Nunuk menerangkan, penyusunan surat edaran tersebut berangkat dari amanat Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa setelah Desember 2024 tidak boleh lagi ada status kepegawaian selain ASN di instansi pemerintah, termasuk sekolah negeri. Kondisi tersebut kemudian diperkuat dengan adanya arahan agar pemerintah daerah tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk tenaga non-ASN.Meski demikian, pemerintah pusat masih memberikan masa penataan hingga Desember 2025 seiring pelaksanaan seleksi PPPK dan skema lainnya. Dalam proses tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menemukan masih terdapat sekitar 237 ribu guru berstatus non-ASN yang tercatat di Dapodik namun belum terakomodasi dalam penataan. Situasi tersebut menimbulkan kegamangan di banyak daerah. Pemerintah daerah pada akhirnya tidak memiliki dasar yang cukup kuat untuk tetap memperpanjang penugasan maupun menggaji guru non-ASN, padahal keberadaan mereka masih sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan pembelajaran di sekolah.Atas kondisi itu, Kemendikdasmen melakukan koordinasi dan diskusi lintas kementerian agar guru-guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penataan lebih lanjut. Hasilnya, disepakati penerbitan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 sebagai rujukan resmi bagi pemerintah daerah.“Surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan, dan kepastian bagi guru non-ASN yang terdata di Dapodik agar tetap bisa mengajar dengan tenang,” ujar Dirjen Nunuk.Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa batas waktu hingga Desember 2026 yang tertuang dalam surat edaran bukan berarti guru tidak lagi dapat mengajar setelah periode tersebut. Menurutnya, yang diatur dalam amanat undang-undang adalah status non-ASN, bukan penghentian tugas mengajar para guru.Dirjen Nunuk menambahkan, kebutuhan guru di Indonesia masih sangat besar. Selain kebutuhan formasi guru yang saat ini mencapai sekitar 498 ribu, setiap tahunnya juga terdapat sekitar 60 hingga 70 ribu guru yang memasuki masa pensiun. Untuk itu, pemerintah terus mendiskusikan skema penataan dan mekanisme seleksi yang memungkinkan kebutuhan guru tetap terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.“Yang tidak diperbolehkan adalah status non-ASN, bukan gurunya berhenti mengajar. Kita berusaha menepati, namun juga melakukan negosiasi agar para guru masih bisa bekerja,” tegasnya.Sejumlah pemerintah daerah menyambut baik terbitnya surat edaran tersebut. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora, menyampaikan bahwa sebelum surat edaran diterbitkan, pemerintah daerah berada dalam posisi yang sulit karena telah mengalokasikan anggaran gaji, namun belum memiliki dasar yang kuat untuk menyalurkannya.“Terbitnya SE ini memberikan kekuatan dan jaminan bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk tetap bisa mempekerjakan 1.049 guru non-ASN,” ujar Firman.Senada dengan itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saeful Gufron, menilai surat edaran tersebut menjadi jawaban atas kegamangan yang selama ini dirasakan pemerintah daerah terkait keberlanjutan guru non-ASN di sekolah negeri.“Dengan adanya SE ini saya rasa menjadi kabar gembira. Jadi sudah bisa menjawab kegamangan-kegamangan daerah,” katanya.Terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan proses pendidikan tetap berjalan dengan baik di tengah masa transisi penataan tenaga non-ASN. Melalui koordinasi lintas kementerian dan dukungan pemerintah daerah, Kemendikdasmen terus berupaya menjaga keberlangsungan pembelajaran sekaligus memberikan kepastian bagi para guru yang selama ini telah mengabdi di sekolah negeri di seluruh Indonesia.Biro Komunikasi dan Hubungan MasyarakatSekretariat JenderalKementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Laman: kemendikdasmen.go.idX: x.com/KemdikdasmenInstagram: instagram.com/kemendikdasmenFacebook:  facebook.com/kemendikdasmenYouTube: KEMDIKDASMENPertanyaan dan Pengaduan: ult.kemendikdasmen.go.idSiaran Pers Kemendikdasmen: kemendikdasmen.go.id/pencarian/siaran-pers #PendidikanBermutuuntukSemua#KemendikdasmenRamah

serap-aspirasi-guru-di-kalimantan-tengah-pemerintah-dorong-penguatan-kompetensi-dan-kesejahteraan

Riskiastri Prambandari Rachmawati, S.I.Kom., M.A.

Serap Aspirasi Guru di Kalimantan Tengah, Pemerintah Dorong Penguatan Kompetensi dan Kesejahteraan

Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, 2 Mei 2026 - Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru merupakan prasyarat utama dalam mempercepat transformasi pendidikan di daerah. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan dialog bersama pemerintah daerah dan perwakilan guru se-Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Sabtu (2/5).  Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bupati Pulang Pisau ini diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas guru, organisasi profesi, serta pemangku kepentingan pendidikan. Dialog berlangsung dalam format panel interaktif, menghadirkan ruang artikulasi langsung atas persoalan riil yang dihadapi guru di lapangan.  Dalam arahannya, Wamendikdasmen menekankan bahwa tantangan utama pendidikan saat ini tidak lagi terletak pada akses, melainkan kualitas pembelajaran di ruang kelas. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan nasional menempatkan guru sebagai prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia. “Guru tidak bisa lagi diposisikan sekadar pelaksana kurikulum. Guru adalah aktor kunci yang menentukan kualitas pembelajaran. Karena itu, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru harus berjalan simultan,” ujar Fajar.Berdasarkan data Rapor Pendidikan, kualitas layanan pendidikan di Pulang Pisau masih memerlukan penguatan, khususnya pada aspek literasi, numerasi, dan kualitas pembelajaran. Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berada pada angka 68,48 menunjukkan capaian yang belum optimal dan memerlukan intervensi yang lebih sistematis.  Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah pusat telah menetapkan arah kebijakan strategis tahun 2026 yang mencakup peningkatan kualifikasi akademik guru, penguatan kompetensi berbasis praktik pembelajaran, serta integrasi teknologi dalam proses belajar mengajar. Pendekatan ini diarahkan untuk memastikan guru tidak hanya adaptif terhadap perubahan, tetapi juga mampu menjadi motor inovasi di kelas. Selain aspek kualitas, isu kesejahteraan guru juga menjadi perhatian utama dalam diskusi. Wamendikdasmen menegaskan bahwa tata kelola guru ke depan akan dibangun dalam satu siklus utuh yang mencakup rekrutmen, pengembangan, kinerja, kesejahteraan, hingga karier. Pendekatan ini bertujuan menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan bagi profesi guru. Dalam forum tersebut, sejumlah guru menyampaikan tantangan yang mereka hadapi, antara lain keterbatasan akses terhadap pelatihan berbasis praktik, minimnya pemanfaatan data dalam perencanaan pembelajaran, serta keterbatasan sarana digital. Wamendikdasmen menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan parsial, melainkan membutuhkan dukungan sistemik dari pemerintah daerah dan pusat. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan pelatihan sesaat. Yang dibutuhkan adalah ekosistem pembelajaran guru yang berkelanjutan, berbasis komunitas, dan didukung kebijakan yang konsisten,” tegasnya. Lebih lanjut, Wamendikdasmen mendorong optimalisasi peran komunitas belajar guru seperti KKG dan MGMP sebagai ruang refleksi dan berbagi praktik baik. Ia juga menekankan pentingnya kepemimpinan kepala sekolah sebagai instructional leader yang mampu memastikan kualitas pembelajaran berjalan efektif di satuan pendidikan. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Wamendikdasmen di Kalimantan Tengah dalam momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026. Dialog tersebut diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan guru. Sebagai penutup, Wamendikdasmen menegaskan bahwa masa depan pendidikan daerah sangat ditentukan oleh kualitas guru. “Jika guru kuat, maka sekolah akan maju. Dan jika sekolah maju, masa depan daerah akan terjamin,” pungkasnya.***Biro Komunikasi dan Hubungan MasyarakatSekretariat JenderalKementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Laman: kemendikdasmen.go.idX: x.com/KemdikdasmenInstagram: instagram.com/kemendikdasmenFacebook:  facebook.com/kemendikdasmenYouTube: KEMDIKDASMENPertanyaan dan Pengaduan: ult.kemendikdasmen.go.idSiaran Pers Kemendikdasmen: kemendikdasmen.go.id/pencarian/siaran-pers #PendidikanBermutuuntukSemua#KemendikdasmenRamah

semarak-hardiknas-di-kalteng-satukan-pendidikan-lingkungan-dan-tata-kelola-daerah-bangun-peradaban

Riskiastri Prambandari Rachmawati, S.I.Kom., M.A.

Semarak Hardiknas di Kalteng, Satukan Pendidikan, Lingkungan dan Tata Kelola Daerah Bangun Peradaban

Palangka Raya, 2 Mei 2026 - Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah bertepatan dengan Hari Bumi ke-56 dan Hari Otonomi Daerah ke-30. Upacara Hardiknas diikuti sekitar 2.000 peserta ini menjadi ruang memperteguh komitmen bersama untuk menghadirkan pendidikan yang bermutu, inklusif, dan relevan dengan tantangan masa depan. Mengusung tema “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, peringatan ini menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen dalam menghadirkan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas. Upacara dipimpin oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq, yang hadir bersama Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa Hardiknas merupakan momentum refleksi untuk memperkuat arah transformasi pendidikan nasional. “Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga proses memanusiakan manusia, membangun karakter, serta menyiapkan generasi yang mampu menjawab tantangan zaman,” ujar Wamen Fajar yang hadir dalam balutan busana adat Kalimantan Tengah dengan ornamen Lilis Lamiang, manik-manik khas Dayak Ngaju yang sarat makna filosofis sebagai simbol perlindungan, kekuatan, dan kehormatan.Ia menambahkan bahwa peringatan Hardiknas tahun ini menjadi semakin bermakna karena bertepatan dengan Hari Bumi ke-56 dan Hari Otonomi Daerah ke-30. Ketiga momentum tersebut mencerminkan keterkaitan erat antara pendidikan, keberlanjutan lingkungan, dan tata kelola daerah dalam membangun masa depan bangsa. Sejalan dengan amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia yang tidak sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan potensi, membangun karakter, dan memuliakan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Pendidikan diharapkan mampu membentuk peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan siap menghadapi tantangan zaman. Dalam kerangka Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pendidikan diarahkan untuk membangun sumber daya manusia yang unggul, tangguh, dan berdaya saing global. Oleh karena itu, transformasi pendidikan tidak lagi bertumpu pada pendekatan lama, melainkan bergerak menuju pembelajaran yang lebih mendalam agar peserta didik tidak hanya mengetahui, tetapi juga memahami, berpikir kritis, serta mampu mencipta. Wamen Fajar juga menekankan bahwa guru merupakan kunci utama dalam peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru terus menjadi prioritas pemerintah. “Guru adalah pusat perubahan. Investasi pada guru adalah investasi jangka panjang bagi masa depan pendidikan kita,” tegasnya. Selain itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan sekolah sebagai ruang yang aman, sehat, dan inklusif, sekaligus menanamkan kesadaran ekologis kepada peserta didik, sejalan dengan peringatan Hari Bumi. Di sela-sela rangkaian upacara, Ikrar Pelajar Indonesia bergema dan diikuti seluruh peserta didik sebagai wujud komitmen generasi muda dalam menjunjung nilai integritas, semangat belajar, dan karakter kebangsaan. Suasana khidmat juga dipertegas melalui doa lintas agama yang melibatkan perwakilan agama Islam, Kristen, dan Hindu, sebagai simbol harmoni, toleransi, dan kebhinekaan. Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan pendidikan dari pemerintah daerah secara simbolis oleh Wamendikdasmen bersama Gubernur Kalimantan Tengah kepada tiga perwakilan satuan pendidikan, yakni SMA Negeri 3 Palangka Raya, SMK Negeri 4 Palangka Raya, dan Sekolah Khusus Negeri 1 Palangka Raya.Program bantuan perlengkapan sekolah ini memiliki total anggaran sekitar Rp58,8 miliar dan menjangkau sekitar 37.000 siswa di seluruh Kalimantan Tengah. Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan sekaligus mendorong pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh peserta didik. Wamen Fajar juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan, termasuk melalui program beasiswa dan penguatan sarana prasarana. Pemerintah terus mendorong percepatan Revitalisasi Satuan Pendidikan secara nasional. Pada tahun 2025, anggaran sebesar Rp16,9 triliun telah dialokasikan untuk lebih dari 16.000 satuan pendidikan. Pada tahun 2026, program ini ditargetkan menjangkau lebih banyak sekolah dengan prioritas pada satuan pendidikan rusak berat, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah terdampak bencana. Di Provinsi Kalimantan Tengah, sebanyak 72 satuan pendidikan telah menerima program revitalisasi pada tahun sebelumnya. Pemerintah berharap jumlah tersebut dapat terus meningkat melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, pemerintah mulai memperluas cakupan Program Indonesia Pintar (PIP) hingga jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagai bagian dari penguatan fondasi pendidikan sejak dini dan dukungan terhadap rencana kebijakan wajib belajar satu tahun prasekolah. Mengakhiri rangkaian kegiatan, Wamen menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam mendorong kemajuan pendidikan nasional. “Dari Palangka Raya, kita tegaskan komitmen bersama untuk membangun pendidikan yang cerdas, hijau, dan berkeadilan,” pungkasnya.***Biro Komunikasi dan Hubungan MasyarakatSekretariat JenderalKementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Laman: kemendikdasmen.go.idX: x.com/KemdikdasmenInstagram: instagram.com/kemendikdasmenFacebook:  facebook.com/kemendikdasmenYouTube: KEMDIKDASMENPertanyaan dan Pengaduan: ult.kemendikdasmen.go.idSiaran Pers Kemendikdasmen: kemendikdasmen.go.id/pencarian/siaran-pers #PendidikanBermutuuntukSemua#KemendikdasmenRamah

balai-gtk-provinsi-kalimantan-tengah-memperoleh-penghargaan-sakip-terbaik-1

Muhammad Fikri Aminuddin, S.Kom.

Balai GTK Provinsi Kalimantan Tengah Memperoleh Penghargaan SAKIP Terbaik 1

JAKARTA – Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Kalimantan Tengah berhasil mengukir prestasi gemilang di tingkat nasional. Kepala Balai GTK Kalteng secara resmi menerima penghargaan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atas pencapaian luar biasa dalam Peningkatan Nilai Penyelenggaraan SAKIP Tertinggi Periode 2024-2025.Dalam seremoni yang berlangsung di Jakarta, Kamis (23/4), Balai GTK Kalteng tercatat sebagai instansi dengan progres efektivitas birokrasi paling signifikan. Tidak main-main, nilai capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lembaga ini melesat tajam dengan kenaikan sebesar 14,5 poin.Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen Balai GTK Kalteng dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (result-oriented).I Ketut Sukajaya menyampaikan terimakasih kepada Tim SAKIP dan pegawai Balai GTK Provinsi Kalimantan Tengah yang sudah bekerja keras meningkatkan Nilai Penyelenggaraan SAKIP sehingga mengalami peningkatan yang luar biasa di tahun 2025. Ia berharap semoga kinerja tahun 2026 semakin bertambah baik.

tingkatkan-kompetensi-pengajaran-bahasa-inggris-balai-gtk-kalteng-gelar-in-service-training-1-bagi-93-guru-sd-di-kapuas

Muhammad Fikri Aminuddin, S.Kom.

Tingkatkan Kompetensi Pengajaran Bahasa Inggris, Balai GTK Kalteng Gelar In Service Training 1 bagi 93 Guru SD di Kapuas

KAB. KAPUAS – Dalam upaya memperkuat kualitas pendidikan di tingkat dasar, Program Peningkatan Kompetensi Guru SD dalam Mengajar Bahasa Inggris resmi digulirkan melalui kegiatan In Service Training 1 (IN 1). Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, mulai tanggal 15 hingga 16 April 2026, bertempat di Hotel Fovere, Kabupaten Kapuas.Kegiatan ini diikuti oleh 93 guru Sekolah Dasar (SD) dari berbagai wilayah di Kabupaten Kapuas. Tingkat partisipasi menunjukkan angka sempurna, di mana seluruh peserta (100%) hadir dan berkomitmen penuh mengikuti rangkaian pelatihan.Sinergi Pembukaan dan PelaksanaanAcara pembukaan dihadiri langsung oleh Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Kalimantan Tengah, I Ketut Sukajaya, dan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas. Dalam sambutannya, ditekankan pentingnya penguasaan bahasa Inggris bagi guru SD sebagai fondasi penting dalam menghadapi tantangan kurikulum global.Untuk menjaga efektivitas pembelajaran, para peserta dibagi ke dalam tiga kelas yang berbeda. Masing-masing kelas dikelola oleh satu orang fasilitator berpengalaman yang mendampingi peserta dalam menyusun perangkat serta strategi pengajaran bahasa Inggris yang inovatif.Fase OJT dan Rencana LanjutanSetelah mengikuti kegiatan tahap IN 1, seluruh peserta akan memasuki masa On-the-Job Training (OJT) di satuan pendidikan masing-masing. Selama dua bulan ke depan, para guru diharapkan mampu mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah mereka susun selama pelatihan.Kepala Subbagian Umum Balai GTK Provinsi Kalimantan Tengah, Mila Apriyani, yang menutup kegiatan secara resmi, menyampaikan harapannya agar para peserta tetap sehat dan semangat sehingga dapat mengikuti seluruh rangkaian sampai IN 2 selesai nanti ."Kami berharap Bapak/Ibu peserta tetap selalu sehat dan semangat sehingga bisa menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan mulai dari masa ON hingga sampai IN 2 nanti. Kami akan terus memantau progres implementasi ini sebelum kita bertemu kembali pada tahap selanjutnya," ujar Mila Apriyani dalam sambutan penutupnya.Rangkaian program ini direncanakan akan berlanjut pada kegiatan In Service Training 2 (IN 2) yang dijadwalkan terlaksana pada bulan Agustus mendatang. Kegiatan IN 2 nantinya akan berfokus pada evaluasi hasil implementasi di lapangan serta pemantapan kompetensi lanjutan.Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas bersama Balai GTK Provinsi Kalimantan Tengah berharap adanya peningkatan signifikan terhadap kualitas literasi bahasa asing pada jenjang pendidikan dasar di wilayah Kalimantan Tengah.

kemendikdasmen-dorong-partisipasi-semesta-penuhi-ketersediaan-guru-yang-kompeten-dan-sejahtera

Muhammad Fikri Aminuddin, S.Kom.

Kemendikdasmen Dorong Partisipasi Semesta Penuhi Ketersediaan Guru yang Kompeten dan Sejahtera

Lampung, 14 April 2026 – Kebijakan strategis yang berfokus pada peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan merupakan kunci pemerataan layanan pendidikan di seluruh Indonesia. Komitmen tersebut ditegaskan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Nunuk Suryani, dalam Rapat Koordinasi Implementasi Program Prioritas Kemendikdasmen yang diselenggarakan oleh Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Lampung, pada Senin (13/4).Dirjen Nunuk menyampaikan bahwa arah kebijakan pendidikan nasional saat ini mengusung visi pemerataan akses dan peningkatan kualitas melalui visi Pendidikan Bermutu untuk Semua. “Pendidikan yang bermutu untuk semua sebenarnya memberikan akses pendidikan tanpa membedakan. Setiap anak berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan kesempatan mengembangkan potensi,” ujar Dirjen Nunuk. Selanjutnya, untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah menjalankan berbagai program prioritas pada tahun 2026 yang salah satunya difokuskan pada penguatan profesionalisme guru. “GTK melakukan berbagai program prioritas seperti penguatan profesionalisme guru, yang tujuannya adalah kesejahteraan melalui penuntasan sertifikasi dan peningkatan kualifikasi akademik,” jelasnya. Transformasi pendidikan nasional terus diperkuat melalui berbagai cara. Pemerintah menaruh perhatian pada keberadaan guru non-ASN yang berperan penting dalam mendukung proses pembelajaran. “Guru guru honorer yang saat ini masih ada, kami masih sangat membutuhkan. Kami menghimbau untuk tidak dirumahkan karena mereka tetap menjalankan fungsi penting dalam pembelajaran,” tegasnya.Dalam lingkup nasional, tantangan pemenuhan kebutuhan guru masih menjadi isu strategis. Setiap tahun, sekitar 70 hingga 80 ribu guru memasuki masa pensiun, sementara kekurangan guru terus terakumulasi. “Setiap tahun guru-guru kita pensiun 70 ribu hingga 80 ribu. Kekurangan ini terus terakumulasi, sehingga pemenuhan kebutuhan guru menjadi prioritas yang harus segera dituntaskan,” ungkap Nunuk.Tidak hanya upaya pemenuhan jumlah pendidik, Kemendikdasmen juga terus berupaya meningkatkan kualitas guru melalui percepatan sertifikasi dan peningkatan kualifikasi akademik guru. Saat ini, capaian sertifikasi secara nasional telah melampaui 92 persen. “Secara nasional kita sudah mencapai di atas 92 persen guru tersertifikasi. Sisanya adalah yang belum memenuhi kualifikasi S1, dan ini kita dorong melalui program beasiswa kualifikasi D4/S1,” ujarnya.Dukungan Pemda Bantu Atasi Bersama Tantangan Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru Menyikapi adanya keterbatasan anggaran, Dirjen Nunuk melalui pelatihan berbasis komunitas belajar guru. “Kami tidak akan berhenti hanya karena keterbatasan. Pelatihan kita dorong berbasis kelompok kerja guru agar mereka bisa terus belajar secara kolaboratif,” tegasnya. Rapat koordinasi di Lampung tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh guru dan tenaga kependidikan. Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Lampung, Jihan Nurlela, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah pusat dalam mempercepat transformasi pendidikan, khususnya pada penguatan peran guru dan tenaga kependidikan. “Pendidikan merupakan instrumen utama dan fundamental bagi daerah untuk suatu pembangunan manusia,” ujar Wagub Jihan. Ia juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya rapat koordinasi yang dinilai sebagai ruang kolaborasi strategis bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan. “Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Lampung yang telah menyelenggarakan kegiatan ini,” katanya. Menurut Wagub Jihan, meskipun dihadapkan pada keterbatasan fiskal, upaya peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan tetap harus menjadi prioritas bersama. “Saya menyaksikan ini adalah ruang kolaborasi yang luar biasa sehingga program yang menjadi prioritas untuk kepentingan kualitas para guru dan tenaga pendidik tetap dijalankan dengan baik,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa berbagai langkah konkret telah dilakukan, termasuk kebijakan pembebasan biaya komite di tingkat SMA negeri serta program-program inovatif untuk menjawab tantangan akses dan distribusi guru. “Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik untuk kepentingan sumber daya manusia di Provinsi Lampung,” ungkapnya. Meski demikian, Wagub Jihan mengakui masih terdapat berbagai tantangan, mulai dari kesenjangan akses pendidikan di wilayah 3T, distribusi guru yang belum merata, hingga kebutuhan penguatan infrastruktur dan transformasi digital. “Banyak persoalan yang tidak bisa kami selesaikan sendiri. Kami membutuhkan dukungan dari Kemendikdasmen untuk menghadapi berbagai tantangan pendidikan,” ujarnya. Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, transformasi pendidikan nasional diharapkan dapat berjalan lebih cepat, merata, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

ribuan-guru-berpeluang-ikuti-penyetaraan-pelatihan-pendidikan-inklusif-tingkat-lanjut-kemendikdasmen-perpanjang-pendaftaran-hingga-25-april-2026

Riskiastri Prambandari Rachmawati, S.I.Kom., M.A.

Ribuan Guru Berpeluang Ikuti Penyetaraan Pelatihan Pendidikan Inklusif Tingkat Lanjut, Kemendikdasmen Perpanjang Pendaftaran hingga 25 April 2026

Jakarta, 13 April 2026 – Pendidikan inklusif menjadi fondasi penting dalam memastikan setiap anak, tanpa terkecuali, memperoleh hak belajar yang setara dan bermakna. Namun demikian, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama keterbatasan jumlah guru yang memiliki kompetensi khusus dalam mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus.Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Melalui Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), melakukan Penyetaraan Pelatihan Pendidikan Inklusif Tingkat Lanjut sebagai upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan Guru Pendidikan Khusus di berbagai daerah. Melalui program penyetaraan ini, guru lulusan Bimbingan Teknis Guru Pembimbing Khusus diberikan kesempatan untuk melanjutkan ke Pelatihan Pendidikan Inklusif Tingkat Mahir melalui mekanisme yang lebih fleksibel. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Pendidikan, Pendidikan Guru (Sesditjen GTKPG), Temu Ismail, menyampaikan, “Kemendikdasmen berharap semakin banyak guru dapat terfasilitas untuk meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan inklusif. Upaya ini diharapkan dapat berdampak langsung pada kualitas layanan pembelajaran yang lebih adaptif, ramah dan berpihak pada kebutuhan setiap peserta didik.”Saat ini tercatat sebanyak 2.663 peserta yang telah memenuhi syarat bagi kandidat. Melalui skema penyetaraan, terdapat potensi tambahan 5.129 calon peserta, sehingga Kemendikdasmen memperluas jangkauan dan pemerataan akses pelatihan di seluruh daerah. Kondisi ini juga memberikan lebih banyak pilihan bagi Dinas Pendidikan dan pelaksana teknis dalam menetapkan peserta yang akan mengikuti pelatihan lanjutan.Melihat tingginya peluang peserta pelatihan, Kemendikdasmen memberikan kesempatan yang lebih luas kepada guru dalam mengakses program peningkatan kompetensi sekaligus mempercepat pemenuhan kebutuhan Guru Pendidikan Khusus di berbagai daerah. Oleh karenanya, waktu pelaksanaan yang dimulai pada 30 Maret ini, diperpanjang hingga 25 April 2026. “Perpanjangan waktu ini memberikan ruang lebih bagi guru untuk menyelesaikan proses pembelajaran mandiri secara optimal sebelum mengikuti tahap asesmen pada akhir April,” ungkap Temu. Tentang Penyetaraan Pelatihan Pendidikan Inklusif Tingkat LanjutTemu Ismail juga menegaskan bahwa penyetaraan bukan sekedar proses administratif, melainkan bagian dari upaya memastikan kesiapan kompetensi guru di lapangan. “Proses ini tidak hanya untuk memenuhi persyaratan administratif, tetapi memastikan bahwa kompetensi yang dimiliki benar-benar siap diterapkan di satuan pendidikan,” ujarnya dalam Webinar Penyetaraan Pelatihan Pendidikan Inklusif Tingkat Lanjut beberapa waktu lalu secara daring yang dapat disaksikan kembali melalui https://www.youtube.com/live/0OKuOQM78G8?si=mMUaoVaI7GTenNDf. Dalam webinar tersebut, peserta mendapatkan penjelasan menyeluruh mengenai alur penyetaraan mulai dari mekanisme pendaftaran pembelajaran mandiri hingga asesmen. “Proses ini dirancang sistematis agar peserta tidak hanya memahami materi tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara nyata dalam praktik pembelajaran,” imbuh Temu. Program pelatihan ini diawali dengan sosialisasi, dilanjutkan pendaftaran melalui SIMPKB, pembelajaran mandiri materi pengayaan, hingga asesmen pada akhir April. Adapun sasaran program ini adalah guru berstatus ASN yang bertugas sebagai guru kelas atau mata pelajaran, memiliki kualifikasi minimal D-4/S-1, serta merupakan lulusan Bimtek Guru Pembimbing Khusus periode 2019 hingga 2003. Selain itu, peserta diwajibkan memiliki akun pada platform belajar digital yang disediakan Kemendikdasmen serta melampirkan pernyataan kesediaan mengikuti seluruh rangkaian penyetaraan. Informasi dapat diunduh melalui tautan: https://tinyurl.com/datacalonpenyetaraan. Ke depan, pelaksanaan pelatihan pendidikan inklusif akan semakin diperkuat melalui unit pelaksanaan teknis di lingkungan Dirjen GTK seperti Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK), Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) dan Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan (KGTK) di setiap provinsi sebagai penyelenggara utama pelatihan.Biro Komunikasi dan Hubungan MasyarakatSekretariat JenderalKementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

semakin-percaya-diri-pkgsd-mbi-perkuat-kesiapan-guru-sd-mengajar-bahasa-inggris

Riskiastri Prambandari Rachmawati, S.I.Kom., M.A.

Semakin Percaya Diri: PKGSD-MBI Perkuat Kesiapan Guru SD Mengajar Bahasa Inggris

Jakarta, 2 April 2026 – Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), kembali menyelenggarakan Webinar Sapa GTK Episode 2 dengan tema “Siap Mengajar Bahasa Inggris di SD melalui PKGSD-MBI”. Kegiatan tersebut menjadi ruang berbagi praktik baik sekaligus penguatan kapasitas guru dalam mengimplementasikan pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah dasar.Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menegaskan bahwa penetapan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib merupakan langkah strategis untuk membekali murid dengan kemampuan dasar sejak dini.“Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib merupakan upaya kita untuk membekali murid dengan kemampuan dasar berbahasa Inggris. Oleh karena itu, pelatihan ini bertujuan untuk menyiapkan guru agar dapat memberikan pembelajaran Bahasa Inggris dengan mudah dan menyenangkan. Dalam jangka panjang, guru perlu terus melakukan refleksi agar pembelajaran semakin relevan dengan kebutuhan murid,” ujar Dirjen Nunuk pada Selasa (31/3).Dirjen Nunuk menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan bagi guru dalam implementasi program Pengembangan Kompetensi Guru SD Mengajar Bahasa Inggris (PKGSD-MBI). “Program PKGSD-MBI dirancang untuk memberikan penguatan kapasitas guru secara bertahap dan berkelanjutan. Kami ingin memastikan bahwa guru tidak berjalan sendiri, tetapi didukung melalui pelatihan, pendampingan, dan ruang berbagi praktik baik,” jelas Dirjen Nunuk.Ia juga menjelaskan bahwa sasaran program PKGSD-MBI mencakup 90.447 satuan pendidikan, dengan pelatihan yang dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap awal, satu sekolah diwakili oleh satu guru kelas dengan latar belakang non-Bahasa Inggris, khususnya di sekolah yang belum menerapkan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran, baik pilihan maupun wajib. Guru yang belum mengikuti pelatihan pada tahap ini akan diikutsertakan pada tahap berikutnya.Lebih lanjut, Dirjen Nunuk menambahkan bahwa guru yang telah menyelesaikan pelatihan diharapkan dapat melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat. Sementara itu, guru yang belum mengikuti pelatihan tetap dapat belajar secara mandiri melalui Learning Management System (LMS) dan kanal RGTK pada aplikasi Rumah Pendidikan.Pada kesempatan tersebut, Tim Pengembang Program PKGSD-MBI, Herri Mulyono, menjelaskan bahwa pendekatan pembelajaran dalam program ini menekankan aspek kontekstual dan menyenangkan. “Pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah dasar perlu dirancang secara kontekstual dan menyenangkan. Fokusnya bukan pada hafalan semata, tetapi pada bagaimana murid berani menggunakan bahasa dalam situasi sederhana sehari-hari,” ungkap Herri.Ia juga menambahkan bahwa program PKGSD-MBI memberikan dampak positif terhadap perubahan pola pikir guru. “Dari yang awalnya merasa ‘saya bukan guru Bahasa Inggris, kemampuan saya belum baik, dan takut salah di depan murid’, berubah menjadi ‘saya bisa mulai dari ungkapan sederhana, menciptakan aktivitas yang disukai anak, dan tidak harus sempurna untuk mulai mengajar’,” tambahnya.Salah satu peserta program, guru SDN Cinunuk 04 Kabupaten Bandung, Tintin Supriatin, menyambut baik pelaksanaan PKGSD-MBI. Ia mengungkapkan bahwa sebelum mengikuti program, dirinya sempat mencari kursus mandiri untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, sebelum akhirnya mendapat penugasan dari kepala sekolah untuk mengikuti pelatihan ini. “Bagi kami, para guru peserta PKGSD-MBI, program ini tidak hanya menambah pengetahuan tentang pengajaran Bahasa Inggris, tetapi juga mengubah cara pandang kami terhadap diri sendiri sebagai pengajar, sehingga membuat kami lebih percaya diri,” ujar Tintin.Tintin juga membagikan praktik sederhana dalam memperkenalkan Bahasa Inggris kepada siswa, seperti mengenalkan kosakata dasar (misalnya warna), mengajak bernyanyi lagu berbahasa Inggris, membiasakan sapaan seperti “Good Morning”, serta menambahkan kosakata baru setiap hari agar pembelajaran terasa lebih alami dan menyenangkan.Melalui webinar ini, Kemendikdasmen berharap para guru sekolah dasar semakin siap dan percaya diri dalam mengajar Bahasa Inggris, serta mampu menghadirkan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan relevan dengan kebutuhan murid di era global. Program Sapa GTK akan terus hadir sebagai wadah inspiratif untuk berbagi praktik baik, memperkuat kompetensi, dan membangun ekosistem pembelajaran yang kolaboratif di seluruh Indonesia.Biro Komunikasi dan Hubungan MasyarakatSekretariat JenderalKementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

kemendikdasmen-gandeng-113-lptk-untuk-fasilitasi-17930-guru-lanjutkan-studi-s-1d-iv

Muhammad Fikri Aminuddin, S.Kom.

Kemendikdasmen Gandeng 113 LPTK untuk Fasilitasi 17.930 Guru Lanjutkan Studi S-1/D-IV

Jakarta, 7 Maret 2026 - Dalam rangka memperkuat kualifikasi guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 113 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) terkait program Pemenuhan Kualifikasi Akademik S-1/D-IV bagi guru. Melalui program ini, sebanyak 17.930 guru jenjang PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK pada tahun 2026 akan difasilitasi untuk melanjutkan studi S-1/D-IV di LPTK mitra. Program ini memberikan kesempatan bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi sarjana untuk melanjutkan pendidikan tinggi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam sambutannya, Dirjen GTKPG, Nunuk Suryani, menegaskan bahwa peningkatan kualifikasi akademik guru merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Ia menyampaikan bahwa kualitas pendidikan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas gurunya, sehingga pemerintah berkomitmen memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para guru untuk meningkatkan kualifikasi dan profesionalismenya.“Program ini tak hanya untuk memenuhi tuntutan regulasi tetapi lebih jauh mendukung upaya dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Tak hanya kualifikasi yang terpenuhi, namun juga meningkatnya kompetensi guru dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar di kelas,” ujarnya pada Jumat (6/3), di Jakarta.Dirjen Nunuk menambahkan, nantinya guru-guru yang sudah memenuhi S-1/D-IV berkesempatan untuk disertifikasi melalui PPG Guru Tertentu, sehingga tunjangan profesi guru dapat diterima. Dengan demikian, harapannya layanan pendidikan akan semakin maju dan melahirkan generasi tunas-tunas bangsa yang cerdas, berkarakter dan berdaya saing.Penandatanganan kerja sama dilaksanakan oleh Direktur Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Direktur Guru Pendidikan Dasar, dan Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dengan Rektor atau pejabat yang mewakili LPTK.Dukungan penuh terhadap program ini datang dari LPTK sebagai mitra penyelenggara. Rektor Universitas Terbuka, Ali Muktiyanto, menyampaikan bahwa LPTK berkomitmen penuh mendukung peningkatan kualifikasi guru di Indonesia. Menurutnya, Universitas Terbuka akan memaksimalkan pendekatan pembelajaran yang fleksibel agar guru tetap dapat menjalankan tugas mengajar tanpa terganggu proses studinya. “Kami mendesain sistem pembelajaran yang memungkinkan guru tetap mengajar di sekolah sambil meningkatkan kualifikasi akademiknya. Harapannya, semakin banyak guru yang dapat mencapai kualifikasi sarjana dan meningkatkan profesionalismenya,” ujarnya. Hal senada disampaikan oleh Rektor Universitas PGRI Jombang, Munawaroh. Ia menyambut baik kepercayaan pemerintah kepada Universitas PGRI Jombang dalam menjalankan program ini. Munawaroh menilai, program tersebut sangat membantu guru yang selama ini memiliki keterbatasan untuk melanjutkan pendidikan. “Program ini sangat baik karena membantu guru yang belum memiliki kualifikasi S-1 atau D-IV agar dapat melanjutkan studi. Kami di perguruan tinggi siap menyiapkan dosen, infrastruktur, serta sistem pembelajaran yang mendukung agar program ini berjalan dengan baik,” ujarnya. Program Pemenuhan Kualifikasi S-1/D-IV ini memanfaatkan skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang memungkinkan pengalaman mengajar guru diakui sebagai bagian dari capaian pembelajaran, sehingga mempercepat proses penyelesaian studi. Adapun bantuan yang diberikan adalah maksimal Rp3 juta per orang setiap semester, yang digunakan untuk biaya pendidikan dan ujian. Dengan begitu tidak ada biaya lain yang dibebankan kepada guru. Melalui kemitraan strategis antara pemerintah dan perguruan tinggi, program pemenuhan kualifikasi akademik S-1/D-IV ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas guru di Indonesia. Dengan guru yang semakin profesional dan berkualifikasi, kualitas pembelajaran di sekolah akan semakin meningkat dan mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul dan berdaya saing di masa depan.